Artikel singkat yang sungguh mengusik! Jadi teringat peristiwa memilukan yang baru saja terjadi kemarin. Adakah sosok seorang penggede yang diidealkan itu?
Salah Kaprah Open House Pejabat
Suara Merdeka, 14 September 2010
*Oleh Toto Suparto
SEORANG warga meninggal dunia akibat kelelahan ketika antre berdesak-desakan untuk bersilaturahmi dengan Presiden SBY dan keluarganya saat open house Lebaran di Istana Negara. Korban adalah seorang tunanetra, yang datang bersama istri dan teman-temannya sesama penyandang tunanetra.
Terlepas dari kasus itu, dalam acara open house dengan pejabat, sungguhkah orang-orang yang datang itu sekadar ingin bersilaturahmi? Ternyata tidak selalu ingin bersalaman karena ada yang berharap memperoleh angpau, makan enak gratis, atau ingin melihat rumah pejabat itu. Bagi sebagian orang, kadang dijadikan media untuk ‘’setor muka’’. Jadi, semangat open house bukan silaturahim tulus melainkan ada niatan memburu ‘’sesuatu’’’, yang wujudnya bisa bermacam-macam, termasuk materi.
Inilah salah kaprah pertama, bahwa ketika pejabat menggelar open house maka alasan ekonomi acap menjadi pertimbangan rakyat (kecil). Mereka mau mendatangi acara lantaran berharap memperoleh sesuatu. Soal maaf-memaafkan, rakyat kecil tak peduli itu. Sebab, ada maaf atau tidak, hidup rakyat kecil begitu-begitu saja. Secara hierarkis ekonomi, rakyat kecil berada jauh di bawah pejabat.
Padahal Umar Kayam bilang silaturahim itu solidarity making. Di sana ikatan sosial masyarakat kian dieratkan. Satu sama lain kian merasa sebagai saudara, sehingga iklim persaingan pelan-pelan reda. Maka, jika open house pejabat telah kehilangan semangat silaturahim, sia-sialah tradisi itu bagi upaya membangun persaudaraan. Namun bagi sang pejabat tetap saja bermanfaat, setidaknya simulasi itu menjadi pencitraan yang kuat.
Salah kaprah kedua, open house pejabat bernuansa feodalisme. Lihatlah, rakyat berbondong-bondong ke rumah pejabat, dan antre bersalaman minta maaf. Seolah, rakyatlah yang punya salah dan harus minta maaf ke pejabat. Jika ditimbang-timbang, justru pejabat yang banyak salah kepada rakyat. Bandingkan dengan tradisi open house yang murni sesungguhnya. Di kalangan masyarakat awam open house (buka rumah) juga terjadi. Usai shalat Idul Fitri dilanjutkan sungkeman di rumah, kemudian mengunjungi tetangga. Terkadang, lantaran punya niat yang sama, mereka bertemu di jalan. Setelah tetangga terdekat, baru rombongan bergerak ke sesepuh di permukiman.
Ingkari Janji
Jelas, open house di kalangan rakyat lebih demokratis karena menjunjung tinggi kesetaraan. Tatkala saling bermaafan, tak pernah terpikir yang minta maaf dan yang dimaafkan disekat oleh status sosial. Seorang buruh pabrik merasa setara dengan tetangganya yang kepala seksi di sebuah instansi pemerintahan, saat mereka bersilaturahim.
Mengingat ada kesalahkaprahan itu, seyogianya pola open house diubah.
Ketika rakyat berbondong-bondong ke rumah pejabat, maka hal pertama yang patut dilakukan sang pejabat adalah mengakui kesalahannya kepada rakyat. Kesalahan terbesar adalah dosa politik sang pejabat. Misalnya, sebelum menjadi bupati, ia berjanji kepada konstituen untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, setelah menjadi bupati justru kesejahteraan keluarga dan kelompoknya yang lebih diperhatikan. Inilah dosa politik karena mengingkari janji kampanye. Ini pula yang layak dimintakan maaf kepada rakyat. Bukan malah sebaliknya rakyat yang meminta maaf. Dalam konteks ini, rakyat salah apa?
Pejabat pada hakikatnya adalah pemimpin. Ada nasihat yang disampaikan Bapak Proklamator Soekarno, bahwa pemimpin itu pelayan rakyat. Selama ini pemimpin dilayani rakyat sehingga pejabat lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan atas kekuasaan. Karena itu, pejabat itu harus mengembalikan dukungan rakyat dalam bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan segelintir orang atau kelompok tertentu.
Relevansinya dengan zaman, kepemimpinan yang melayani (servant leadership) memang diperlukan. Mantan Vice President AT&T Robert K Geenleaf, yang oleh media barat dijuluki pelopor servant leadership, menyatakan filosofi kepemimpinan macam itu sangat sederhana, yakni bagaimana seorang penguasa menggunakan kekuasaan dan otoritas untuk menolong (rakyat).
Sebagai pemimpin yang melayani maka lebih bagus lagi jika ia mau turun. Justru pejabat itulah yang harus mendatangi rakyatnya sembari meminta maaf atas dosa-dosa politiknya. Tokoh masyarakat bisa menjadi wakil rakyat dimaksud, karena tak mungkin jika mendatangi rakyatnya satu per satu. Sembari bersilaturahim, berucap, ”Mohon maaf atas kesalahan saya karena belum bisa menyejahterakan rakyat”. (10)
*Toto Suparto, pengkaji etika di Puskab Yogyakarta
